Dalam konteks sistem demokrasi Indonesia, peran oposisi telah mengalami pergeseran signifikan dari masa ke masa, mencerminkan dinamika politik dan konstelasi pemerintahan yang berubah. Berikut adalah gambaran partai oposisi di Indonesia sejak era Orde Lama hingga masa Reformasi:
- Masyumi, PSI, dan Murba (Orde Lama)
Pada masa Orde Lama, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) memainkan peran oposisi terhadap pemerintahan, terutama dalam sistem Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin. Meskipun demikian, peran oposisi meredup karena pembubaran beberapa partai oposisi seperti Masyumi dan Partai Murba oleh Sukarno, yang pada saat itu dianggap sebagai rezim otoriter.
- PDI dan PPP (Orde Baru)
Di era Orde Baru, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dan PPP menjadi oposisi terhadap Golkar yang berkuasa. Meskipun menghadapi tantangan besar, terutama dari pemerintah dan militer, PDI dan PPP tetap berjuang dalam setiap pemilu, mencerminkan semangat ketidakpuasan dan aspirasi oposisi terhadap dominasi Golkar.
- PDIP (Reformasi, 2004-2014)
Pasca kalah dalam Pemilu 2004, PDIP mendeklarasikan dirinya sebagai partai oposisi. Megawati memimpin PDIP dalam memberikan kritik terhadap kinerja pemerintah, sekaligus menegaskan orientasi partainya untuk mengutamakan kepentingan rakyat. PDIP menegaskan peran oposisinya melalui Format Oposisi PDIP yang menitikberatkan pada kepentingan “wong cilik” dan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
- PKS (2009-sekarang)
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah konsisten menjadi oposisi selama 15 tahun terakhir. PKS memandang bahwa posisi politiknya sebagai oposisi akan memberikan kehormatan dan kredibilitas lebih saat memberikan masukan terhadap pemerintah.
- Gerindra (2009-2019)
Gerindra menjadi salah satu partai oposisi yang vokal dalam mengkritik pemerintahan Jokowi. Namun, setelah Pilpres 2019 dan masuknya Prabowo ke kabinet, Gerindra cenderung tidak lagi berperan sebagai oposisi. Partai ini bahkan mendapatkan jatah menteri di kabinet Jokowi.
Dengan pergeseran peran dan dinamika yang terus berkembang, peran oposisi tetap menjadi elemen penting dalam menjaga keseimbangan dan akuntabilitas pemerintahan dalam sistem demokrasi Indonesia.
